Aceh Bakal Punya Pergub Harga TBS Petani Swadaya

  • Bagikan

KABARANDALAN.COM, MEDAN – Petani swadaya kerap dirugikan saat menjual tandan buah segar (TBS) ke pabrik kelapa sawit (PKS). TBS petani swadaya dihargai jauh di bawah harga standar karena berbagai alasan.

Sejumlah daerah telah mengeluarkan beleid untuk melindungi petani swadaya. Gubernur Riau, misalnya, telah menerbitkan Peraturan Gubernur (pergub) Nomor 77/2020 khusus untuk mengatasi persoalan itu. Saat ini pergub tersebut sedang dalam tahap sosialisasi dan akan diimplementasikan di lapangan dalam waktu dekat.

Provinsi Aceh tampaknya tak mau ketinggalan dari Riau. Dalam waktu tak lama lagi provinsi paling utara di Pulau Sumatera itu akan memiliki pergub yang akan mengatur tentang penetapan TBS khusus bagi pekebun swadaya.

Baca Juga:  Petani Jagung di Aceh Terima Manfaat Bantuan dari Pemerintah

Sekretaris Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Aceh, Fadhli Ali, mengatakan, Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh sudah menggodok rancangan pergub harga TBS bagi pekebun swadaya sejak tahun lalu. “Saya sudah dua kali ikut rapat pembahasan drafnya, terakhir bukan Juni lalu saya masih ikut rapat,” katanya kepada Elaeis.co, Senin (26/7).

“Saya sudah baca Pergub Riau Nomor 77/2020, juga pergub serupa di Provinsi Kalimantan Barat. Aturan seperti itu nampaknya memberikan jalan keluar bagi pekebun yang bukan plasma dan bukan PIR. Pergub-pergub itu akan mendorong terciptanya kemitraan antara pekebun swadaya dengan PKS-PKS di sekitarnya,” tambahnya.

Ia yakin draft pergub akan selesai digodok Distanbun Aceh dalam beberapa bulan ke depan. “Munculnya draft itu menunjukan kinerja dan kepedulian Distanbun Aceh terhadap nasib para pekebun swadaya,” sebutnya.

Baca Juga:  Para Guru SMAN 15 Takengon Salurkan Paket Ramadhan untuk Siswa Kurang Mampu

Dia berharap lembaga legislatif DPRA memberikan dukungan serupa. “Harusnya ada dukungan politik DPRA terhadap Distanbun dan pekebun swadaya. Sejauh ini yang terlihat masih agak kurang kepedulian DPRA,” ungkapnya.

APKASINDO Aceh, sambungnya, sudah beberapa kali menyampaikan informasi soal nasib yang dialami pekebun swadaya di Aceh ke DPRA. “Tetapi tak ada juga respon mereka. Di DPR tingkat kabupaten juga begitu,” sesalnya.

“Saya heran mengapa para politisi di Aceh tidak peduli dengan persoalan sawit. Padahal berdasarkan statistik, Aceh dikategorikan sebagai provinsi miskin di Indonesia. Apa mereka tak malu,” tandasnya.

Baca Juga:  Pelanggan Kecewa Terhadap Pelayanan PLN di Nagan Raya

Seandainya para pekebun swadaya diperhatikan, Fadhli yakin tingkat kemiskinan di Aceh bisa berkurang. APKASINDO Aceh mencatat, disparitas harga TBS antara Aceh dan provinsi lainnya sekitar Rp 500 hingga Rp 700/kg yang timbul akibat kesewenang-wenangan PKS.

“Kalau sehari saja 10.000 ton TBS dikalikan disparitas harga tadi, sudah berapa miliar rupiah pendapatan petani swadaya Aceh yang hilang. Duit sebanyak itu harusnya bisa mereka pakai untuk kebutuhan hidup dan perawatan kebun sawit seperti membeli pupuk dan lainnya,” tukasnya.

“Dari disposable income itu harusnya pekebun punya uang yang bisa dibelanjakan, dan bisa menggerakan ekonomi. Namun sayangnya itu tak terjadi,” pungkasnya. (*)

Sumber : elaeis.com

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *