Diduga Korupsi Dana Desa, Masyarakat Laporkan Reje Kuyunlah ke Kejaksaan

KABARANDALAN.COM, TAKENGON – Setelah melewati tahapan verifikasi dan revisi berkas laporan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Reje Kuyunlah, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah kini masyarakat yang mengatasnamakan ‘Masayarakat Kuyunlah Perjuangan” atau yang disingkat MKP pada tanggal 19 Agustus 2020 secara resmi telah melakukan pelaporan terhadap dugaan tersebut dengan nomor register : 06/R.II.21/06/2020.

“Ya benar, kami telah resmi mendaftarkan laporan dugaan korupsi yang dilakukan oleh reje kuyunlah, sempat sebelumnya ada beberapa yang harus direvisi terkait adminitrasi pelaporan dan Alhamdulillah berkas kita telah di register untuk ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan Aceh Tengah, laporan ini sepenuhnya merupakan amanah rakyat kuyunlah yang mengadukan adanya dugaan tindakan korupsi dana desa yang dilakukan oleh reje kami” ungkap Fatah Qarib selaku masyarakat kuyunlah. Kamis, (20/8/2020).

Fatah Qarib menjelaskan, laporan itu terpaksa dilayangkan langsung ke Kantor Kejaksaan lantaran adanya sikap itikad tidak baik dari reje kampung yang selama ini terkesan menutup-nutupi penggunaan anggaran dana Desa. Bahkan upaya pendekatan persuasif masyarakat untuk mengundang reje kampung dalam suatu pertemuan antara masyarakat bersama unsur muspika agar reje dapat memberikan penjelasaan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa secara terbuka namun tidak dihadiri oleh reje kampung itu sendiri, sehingga menimbulkan spekulasi beragam oleh masyarakat setempat atas ketidakhadirannya dalam pertemuan tersebut, termasuk munculnya aroma tindak pidana korupsi yang sangat kental di dalam pengelolaan Dana Desa.

Munawardi, Koordinator Masyarakat Kuyunlah Perjuangan (MKP) menuturkan “ini kan dana desa seharusnya reje kampung bersikap terbuka dan transparan bagaimana pengelolaan dana desa selama ini, karena dana desa seyognya merupakan kepentingan desa yang harus diketahui bersama”. Adapun beberapa laporan yang dilayangkan ialah terkait :

1. Dugaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yang tidak transparan dalam hal pelaporan pendapatan dan pengelolaan wisata bambu kuyunlah yang telah menyerap anggaran begitu besar.

2. Temuan adanya proyek fiktif.

3. Temuan ketidaksesuaian spek yang dianggarkan dalam RAB dengan spek yang ditemukan dilapangan seperti kasus proyek aspal jalan yang seharusnya menggunakan lapisan base (LPA) tetapi prakteknya hanya menggunakan krikil biasa dan pada proyek pembangunan bola volley yang semestinya dilengkapi dengan gedung dan taman tapi faktanya hanya lapangan volley saja saja yang dibangun.

4. Temuan adanya pembelian 4 (empat) bidang tanah bersumber dari dana desa yang tidak melibatkan tim penilai asset dari KJJP pada saat proses jual beli.

Masyarakat Kuyunlah Perjuangan (MKP) berharap adanya dukungan dari pegiat korupsi yang ada di Aceh Tengah untuk turut mengawal kasus ini agar diproses secara tuntas.

Laporan : MJ.04
Editor : Redaksi

Author: KABARANDALAN