KNPI Desak Bupati Nagan Raya Konsultasi dengan Provinsi dan Pusat terkait Solusi Kerusakan Hutan Effec Tambang Ilegal

  • Bagikan

KABARANDALAN.COM, SUKA MAKMUE – Komite Nasional Pemuda Indonesia(KNPI) Kabupaten Nagan Raya mendesak Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk berkonsultasi atau membangun koordinasi dengan Pemerintah Aceh dan Pusat terkait solusi perbaikan hutan akibat aktivitas pertambangan Ilegal yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di Kabupaten Nagan Raya.

Ketua KNPI Nagan Raya Banta Diman, M.Si mengatakan bahwa konsultasi dan koordinasi tersebut teramat perlu dilakukan segera guna menemukan solusi cepat untuk mempersiapkan peran dan tanggung jawab masing-masing kewenangan, serta langkah-langkah tindakan perbaikan  yang menurutnya sudah sangat perlu dipikirkan di areal bekas tambang Ilegal tersebut.

“Pemkab Nagan Raya harus bergerak cepat perihal konsultasi dan koordinasi  dengan Pemerintah Provinsi dan pusat agar areal hutan bekas tambang Ilegal yang kemungkinan telah rusak puluhan ribu hektar itu, dapat segera diperbaiki oleh Pemerintah sesuai kewenangan peraturan perundang-rundangan yang berlaku pada  level otoritas pemerintahan terkait aspek  pengelolaan hutan dan pertambangan” pungkas Banta Diman, Selasa, (8/06/2021).

Lebih lanjut ia menyebut, sebenarnya bila aktivitas pertambangan dilakukan secara Legal, maka secara otomatis tanggung jawab seperti  salah satu misalnya  terkait reklamasi areal tambang, tentu dibebankan pada pemegang konsesi tambang seperti  pada BUMN, BUMD, Koperasi, dan CV .

“Tapi karena ini aktivitas tambangnya telah terlanjur membabi buta Ilegal dikeruk dengan menggunakan ratusan alat berat dan telah merusak aliran sungai, ekosistem, serta membentuk lubang-lubang besar dihutan, maka untuk perbaikan itu semua hari ini menjadi tanggung jawab mutlak pemerintah,” desak Banta.

Lantas, terkait dari  mana sumber anggaran pelaksanaan program rehabilitasi hutan bekas tambang Ilegal yang tersebar dalam beberapa Desa dalam Kecamatan Beutong dan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya tersebut, Banta mengatakan sumbernya bisa digunakan APBK, APBA dan apalagi APBN  volume anggaran 2021 di Kementrian terkait cukup banyak, apalagi setelah diterbitkannya PP Nomor 26 Tahun 2020 tentang Reklamasi dan Rehabilitasi hutan, ujarnya.

Manfaat lain dari keseriusan konsultasi atau koordinasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan Provinsi, dan Pemerintah Pusat menurut Banta Diman adalah guna untuk melakukan serangkaian riset penelitian mendalam terhadap potensi sumber cadangan mineral, dan lain-lain yang berada diperut bumi Nagan Raya.

“Justru Penelitian cadangan potensi SDA seperti ini,  sebenarnya justru lebih penting untuk sumber informasi guna dilakukan analisa estimasi kekayaan alam pertambangan untuk warisan generasi berikutnya,  dan apalagi Aceh memiliki  UUPA No 26 Tahun 2006 yang disitu juga mengatur nilai kekhususan pengelolaan tentang pertambangan di Aceh,” Kata Ketua KNPI Nagan Raya.

Terakhir, ia juga mengharap pada Pemerintah Aceh dan khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, untuk bertekad melakukan moratorium pertambangan emas di Nagan Raya sampai batas yang tidak ditentukan sebelum dilakukan penataan perbaikan kerusakan hutan ulah dari penambang Ilegal tersebut.

“Pemerintah Kabupaten diharapkan mesti fokus pada langkah-langkah perbaikan alam  dulu, sehingga setelah keadaan itu terkendali, pemerintah bisa menggagas regulasi tentang BUMD Pertambangan dan Pertambangan Rakyat,” tambah Banta Diman menyarankan. [*]

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 4x130