SiGAP Nagan Minta Bupati Desak PKS Bangun Kebun Rakyat

  • Bagikan

KABARANDALAN.COM, SUKA MAKMUE – Ketua Dewan Pengurus Daerah Yayasan Solidaritas Generasi Aceh Perubahan (SiGAP Aceh) Kabupaten Nagan Raya, Mukhtar mendesak Bupati Nagan Raya untuk mengingatkan dan bersikap kepada semua Pimpinan Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) di Nagan Raya untuk menjalankan kewajiban membangun Kebun Rakyat (Plasma), sebagaimana amanah UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang kemudian  pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007.

Baca Juga:  Covid-19 Serang Nagan Raya, Brimob Aceh Kembali Semprot Disinfektan dan Sosialisasi Protokol Kesehatan

Mukhtar mengatakan, pihaknya sangat  menyayangkan bahwa begitu banyak Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) di Nagan Raya, tapi setahu pihaknya, mereka belum terdengar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Padahal katanya, Permentan nomor 26 tahun 2007 tersebut, jelas disebutkan bahwa baik Perusahaan Besar Swasta(PBS) maupun Perusahaan Besar Negara (BPN) diwajibkan membangun kebun plasma seluas 20% dari total konsesi lahan.

” Maka karena itu  kami mendesak Bupati Nagan Raya untuk mengingatkan sekaligus bersikap kepada PKS-PKS yang belum melaksanakan kewajiban terkait membangun Plasma untuk masyarakat, karena ini penting menyangkut kesejahteraan masyarakat, dan suatu saat  dikhawatirkan dapat menjadi salah satu potensi  konflik antara PKS dengan masyarakat, jika PKS dan Pemerintah Daerah menganggap masalah ini sepele, “ungkap Mukhtar, Minggu (18/07/2021)

Baca Juga:  Peringati 17 Agustus, Bendera Raksasa Berkibar di Puncak Gunung Singgah Mata Nagan Raya

Ketua DPD SiGAP Nagan Raya Mukhtar menambahkan, bahwa pihaknya memahami besarnya peran dan kewenangan Bupati untuk mendesak Perusahaan-Perusahaan Sawit di wilayah Nagan Raya untuk bertanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-rundangan yang berlaku.

” Bila Perusahaan tidak taat aturan, maka Bupati bisa saja tidak mengeluarkan rekomendasi izin perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PKS, misalnya kepada PKS-PKS yang baru-baru ini sudah diperpanjang HGUnya,” tegas Mukhtar (r)

Baca Juga:  Gubernur Aceh Bahas Percepatan Pembangunan Infrastruktur dengan Sejumlah Menteri Terkait
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *